Universitas Gadjah Mada
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Universitas Gadjah Mada (UGM) sangat serius menjadikan kampusnya sebagai kawasan educopolis.Mahasiswa baru angkatan 2011 dilarang membawa kendaraan bermotor ke dalam kampus.
Kebijakan tersebut rencananya menjadi salah satu materi yang dipersyaratkan kepada calon mahasiswa saat mendaftar.Yang nekat membawa kendaraan bermotor akan dikenai tarif disinsentif Rp1.000 untuksepedamotordanRp2.000untuk kendaraan roda empat. Untuk sementara, mahasiswa baru juga tidak diberikan fasilitas untuk mengurus kartu identitas kendaraan (KIK) seperti mahasiswa lama.“Aturan ini akan kita sosialisasikan sejak sebelum mahasiswa mendaftar ke UGM. Kemungkinan akan berlaku penuh bulan Juli,” kata Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset UGM Singgih Hawibowo kemarin. Meski pelarangan membawa kendaraan bermotor bagi mahasiswa baru tidak berlaku surut, kebijakan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi kampus terhadap mahasiswa baru.
Langkah itu merupakan bagian dari upaya awal mewujudkan kampus UGM sebagai kawasan educopolis.Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, UGM diharapkan benar-benar menjadi kawasan educopolis yang nyaman untuk penyelenggaraan pendidikan. Sebagai konsekuensi atas kebijakan tersebut,UGM akan membangun sejumlah stasiun sepeda di delapan klaster lokasi pendidikan yang dimiliki. Di setiap stasiun akan disediakan sepeda yang dapat dijadikan sebagai sarana transportasi bagi sivitas akademika di dalam kampus. Konsekuensi lain yang disiapkan adalah penambahan jumlah sepeda yang dapat dimanfaatkan untuk mobilitas di dalam kampus tersebut. “Saat ini ada sekitar 140 unit.Ketika kebijakan ini berlaku, jumlahnya akan ditambah mencapai sekitar 800 unit sepeda,”papar Singgih.
Dimintai komentarnya, Presiden BEM UGM Lutfie Hamzah mengaku sudah mendengar rencana kebijakan tersebut sejak lama. Secara pribadi,dia mendukung kebijakan untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di dalam kampus. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut,UGM semestinya menjalin kerja sama dengan pengelola transportasi di Yogyakarta sehingga akses transportasi mahasiswa saat berangkat dan pulang dari kampus menjadi mudah. Lutfie menilai pengadaan fasilitas sepeda dan terminal di setiap klaster pendidikan hanya membantu transportasi di internal kampus. Padahal, mahasiswa juga masih membutuhkan transportasi untuk pulang ataupun berangkat ke kampus.
“Kalau hanya pelarangan dan tidak diberi solusi transportasi untuk berangkat atau pulang dari kampus,itu tidak bijak,”katanya.
Kebijakan tersebut rencananya menjadi salah satu materi yang dipersyaratkan kepada calon mahasiswa saat mendaftar.Yang nekat membawa kendaraan bermotor akan dikenai tarif disinsentif Rp1.000 untuksepedamotordanRp2.000untuk kendaraan roda empat. Untuk sementara, mahasiswa baru juga tidak diberikan fasilitas untuk mengurus kartu identitas kendaraan (KIK) seperti mahasiswa lama.“Aturan ini akan kita sosialisasikan sejak sebelum mahasiswa mendaftar ke UGM. Kemungkinan akan berlaku penuh bulan Juli,” kata Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset UGM Singgih Hawibowo kemarin. Meski pelarangan membawa kendaraan bermotor bagi mahasiswa baru tidak berlaku surut, kebijakan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi kampus terhadap mahasiswa baru.
Langkah itu merupakan bagian dari upaya awal mewujudkan kampus UGM sebagai kawasan educopolis.Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, UGM diharapkan benar-benar menjadi kawasan educopolis yang nyaman untuk penyelenggaraan pendidikan. Sebagai konsekuensi atas kebijakan tersebut,UGM akan membangun sejumlah stasiun sepeda di delapan klaster lokasi pendidikan yang dimiliki. Di setiap stasiun akan disediakan sepeda yang dapat dijadikan sebagai sarana transportasi bagi sivitas akademika di dalam kampus. Konsekuensi lain yang disiapkan adalah penambahan jumlah sepeda yang dapat dimanfaatkan untuk mobilitas di dalam kampus tersebut. “Saat ini ada sekitar 140 unit.Ketika kebijakan ini berlaku, jumlahnya akan ditambah mencapai sekitar 800 unit sepeda,”papar Singgih.
Dimintai komentarnya, Presiden BEM UGM Lutfie Hamzah mengaku sudah mendengar rencana kebijakan tersebut sejak lama. Secara pribadi,dia mendukung kebijakan untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di dalam kampus. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut,UGM semestinya menjalin kerja sama dengan pengelola transportasi di Yogyakarta sehingga akses transportasi mahasiswa saat berangkat dan pulang dari kampus menjadi mudah. Lutfie menilai pengadaan fasilitas sepeda dan terminal di setiap klaster pendidikan hanya membantu transportasi di internal kampus. Padahal, mahasiswa juga masih membutuhkan transportasi untuk pulang ataupun berangkat ke kampus.
“Kalau hanya pelarangan dan tidak diberi solusi transportasi untuk berangkat atau pulang dari kampus,itu tidak bijak,”katanya.